Kompastalk.co,DPP Projo akan menggelar Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) mulai 27 Agustus sampai Maret 2023 untuk menentukan capres-cawapres yang akan didukung pada Pemilu 2024. Agenda ini bertema ‘Mencari Pemimpin Rakyat, Melanjutkan Agenda Kerakyatan’.
Penanggung Jawab Musra Indonesia Budi Arie Setiadi mengatakan, musra tersebut menjadi amanat Jokowi sebagaimana disampaikan dalam Rakernas Projo di Magelang pada 21 Mei 2022 lalu.
Budi menuturkan, Musra Projo akan dilaksanakan secara transparan dan terbuka. Ia menjamin rakyat berpartisipasi dan dapat menyampaikan aspirasinya.
“Ini perintah Pak Joko Widodo kepada kami semua, di Magelang Pak Jokowi bilang coba serap lagi aspirasi rakyat, dengar dan gali lagi. Kita merumuskan instruksi tersebut dengan membuat Musra ini,” kata Ketum Projo ini dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu (29/6).
Sementara itu, Ketua Pelaksana Musra Indonesia Panel Barus menjelaskan teknis Musra yang digelar di 34 Provinsi.
“Pertama kali kita luncurkan musra 1 di stadion Manahan Solo, kemungkinan dan ini adalah Musra Jateng, Jateng pertama. Kotanya kita pilih Solo, baru nanti bergulir di provinsi-provinsi lain.
“Kedua kita selenggarakan di Makassar, ketiga di Medan dan seterusnya. Sampai nanti pada akhirnya di awal Maret 2023 kita akan selesaikan putaran musra di Jakarta,” ungkap Panel yang juga Bendahara Umum DPP Projo tersebut.
Panel menerangkan, akan ada tiga sesi dalam musra. Pertama bertema agenda kebangsaan dan program prioritas harapan rakyat.
“Nanti ada panelis tentunya untuk memantik diskusi. Kita kasih waktu bicara lalu setelah panelis berbicara baru kita kasi kesempatan seluruh rakyat yang hadir untuk ikut bersuara dalam interval waktu yang nanti kita tentukan berapa banyak,” beber Panel.
Sesi kedua bertema karakteristik kepemimpinan harapan rakyat. Sesi terakhir bertema nama-nama capres dan cawapres yang menjadi dambaan rakyat.
Tak semua rakyat bisa berbicara karena batasan waktu, sehingga di musra akan dilakukan e-voting. Setiap hasil musra akan ditayangkan di videotron di setiap Provinsi.
“Karena ada batasan waktu kemudian tentu akan ada rakyat yang tidak bisa bersuara, maka kita akomodasi suara rakyat ini melalui suatu sistem yang namanya e-voting. Yang tidak bisa berbicara nanti akan bisa berpartisipasi melalui e-voting di setiap sesinya,” ujar Panel.
“Hasil dari e-voting itu akan langsung di hari itu juga. Kita akan tampilkan di videotron, di layar lebar, apa yang menjadi kesimpulan musra provinsi tersebut,” pungkasnya.