Kompastalk.co,Mobil dengan spesifikasi mesin berkapasitas 1.500 cc dan motor bermesin 250 cc ke atas bakal dilarang pemerintah untuk menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite mulai bulan depan.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, pembatasan pengguna Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite ditetapkan khusus untuk beberapa kategori.
“Kategori itu di antaranya roda empat pelat hitam dengan spesifikasi mesin 1.500 cc dan roda dua 250 cc ke bawah,” kata Nicke dilansir cnnindonesia.com, Sabtu (13/8/2022).
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman mengungkapkan, jika pembelian BBM tak dibatasi, maka kuota subsidi yang sudah ditetapkan bakal habis sebelum akhir 2022.
Terlebih, sejak harga Pertamax melesat, tren penggunaan BBM subsidi melonjak karena banyak masyarakat yang beralih ke Pertalite, termasuk pemilik mobil bermesin 1.500 cc ke atas dan motor 250 cc ke atas.
“Tentu jika tidak dikendalikan, kita akan hadapi biosolar habis di Oktober atau November 2022, termasuk Pertalite juga. Jika tidak dilakukan pengendalian, maka kita prognosa di akhir 2022 kuota kita akan di atas realisasi,” papar Saleh.
Terpisah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menuturkan, soal kemungkinan harga BBM subsidi naik menyusul harga minyak dunia yang melejit.
Per Jumat, harga minyak mentah jenis Brent naik 2,3 persen. Dari US$2,20 menjadi US$99,60 per barel. Sedangkan, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 2,6 persen, dari US$2,41 menjadi US$94,34 per barel.
Bahlil menyebut harga itu jauh dari perkiraan APBN yang hanya US$63 hingga US$70 per barel. “Hari ini kalau US$100 per barel, subsidi kita itu bisa mencapai Rp500 triliun. Tetapi kalau harga minyak per barel di US$105 kemudian dengan asumsi kurs dollar APBN rata-rata Rp14.750 dan kuota kita dari 23 juta kilo liter menjadi 29 juta maka terjadi penambahan subsidi,” urai Bahlil.
Pemerintah, lanjut Bahlil, masih menghitung semua kemungkinan terkait kuota subsidi BBM yang jebol. Berdasarkan hasil perhitungan sementara menunjukkan, anggaran untuk subsidi BBM tercatat Rp500-600 triliun.
“Jika kondisi tersebut betul terjadi, APBN lama-lama akan bermasalah. Sebab, anggaran Rp500-600 triliun mencapai 25 persen dari total APBN, hanya untuk BBM,” pungkasnya.