MEDAN,KOMPASTALK.CO-Guna meminimalisir keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG), Biddokkes Polda Sumut menyiapkan program penggawasan terpadu.
Program pengawasan terpadu itu disampaikan oleh Kabiddokkes Polda Sumut, Kombes dr. Mardi Sudarman.
“Polda Sumut tengah menyiapkan sistem pengawasan terpadu yang melibatkan Polda, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Kabbiddokkes Polda Sumut, Senin, (17/11/20925).
Kolaborasi tiga lembaga ini, menurutnya, akan diintegrasikan ke dalam satu sistem sehingga mampu memitigasi kasus-kasus keracunan dalam program MBG.
“Nanti akan kita pusatkan di Command Centre Polda. Mulai dari bahan baku masuk, proses penyimpanan, pengolahan di SPPG, hingga distribusinya, semuanya akan masuk dalam satu sistem pengawasan terpadu,” jelas Kombes Mardi Sudarman.
Lebih lanjut dijelaskannya, langkah tersebut mestinya bisa meminimalisir kasus keracunan dalam program MBG.
“Dengan pelibatan tiga stakeholder secara bersamaan, mestinya kita bisa meminimalkan, bahkan memitigasi sepenuhnya, potensi keracunan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa koordinasi awal dengan pemangku kepentingan terkait sudah dilakukan.
“Saya sudah langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Korwil BGN Sumut. Kami sudah duduk bersama, membahas bagaimana sistem ini akan dibangun dan poin-poin penting apa yang harus dituangkan,” tegasnya.
Dalam aplikasi yang tengah disiapkan, ungkapnya, seluruh saran dari ketiga instansi telah diakomodasi.
“Harapannya, sistem ini benar-benar efektif untuk memitigasi segala potensi risiko,” ungkapnya.
Mardi menambahkan, sistem pengawasan terpadu ini menjadi kunci agar program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden dapat berjalan baik.
“Kita berharap tidak ada lagi kasus keracunan. Anak-anak Indonesia bisa mengonsumsi makanan bergizi dengan aman, menuju Indonesia unggul,” tambahnya.
Peran Dokkes Polri
Dokkes Polri mengambil peran penting dalam pengawasan program MBG, mencakup seluruh tahapan mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, penyajian, distribusi, hingga observasi dan penanganan dampak.
Tujuannya memastikan keamanan pangan serta menjaga kesehatan dan ketertiban masyarakat.
“Namun, sejumlah kendala masih mengemuka di lapangan. Standar dapur MBG belum seragam sehingga rawan kontaminasi. Pengawasan distribusi pun masih lemah, terutama terkait suhu makanan, kebersihan wadah, dan ketepatan waktu pengiriman,” kata Kombes Mardi Sudarman.
Di sisi lain, pemahaman teknis penyedia makanan dan tenaga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih terbatas, menyebabkan kesalahan berulang.
Koordinasi lintas stakeholder juga dinilai belum terpadu sehingga penanganan kejadian luar biasa (KLB) keracunan kerap bersifat reaktif.
Kemudian, belum tersedianya standar baku distribusi MBG yang wajib diterapkan seluruh penyedia turut memperbesar ruang risiko.
Keterbatasan sarana dan prasarana seperti alat pemantau suhu dan pemantau ketepatan waktu pengiriman membuat pengawasan tidak dapat berjalan optimal.
Literasi keamanan pangan pun masih rendah akibat minimnya pelatihan dan edukasi yang terstruktur.
Kondisi ideal atau harapan sebenarnya jelas tersedia standar baku distribusi MBG yang berlaku bagi seluruh penyedia, pengawasan yang didukung fasilitas memadai, serta literasi keamanan pangan yang meningkat melalui pelatihan dan edukasi berkelanjutan.
“Yang tak kalah penting, koordinasi lintas instansi berjalan efektif sehingga respons terhadap KLB bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” tutur Kombes Mardi Sudarman. .
Menurutnya, selain pengawasan, edukasi dan pelatihan bagi para penerima manfaat, khususnya siswa menjadi bagian penting dalam memastikan program MBG berjalan aman dan berkualitas.
Pelatihan digelar untuk menekankan kebiasaan-kebiasaan dasar, seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan alat makan, serta memilih makanan yang sehat dan layak konsumsi.
“Upaya ini bukan semata menjaga kualitas makanan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran sejak dini bahwa kesehatan berawal dari kebersihan,” tegasnya.
Dari rangkaian pengawasan, edukasi, dan pelatihan inilah kemudian lahir inovasi yang memastikan setiap distribusi makanan bergizi gratis tiba di tangan penerima manfaat dalam kondisi aman.
“Pengawasan kini dilakukan melalui CCTV real-time, daftar uji pangan berbasis digital, serta kanal aduan masyarakat yang membuat respons menjadi lebih cepat dan terukur,” pungkasnya.***