ACEH, – Kisruh kepemilikan saham dan perubahan jabatan di PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Rahmat Hijrah Agung (BPRS RHA) Lhokseumawe, Aceh, berbuntut laporan polisi.
Zulkifli Abu Bakar yang mengaku sebagai Komisaris Utama (Komut) BPRS RHA melaporkan sejumlah pihak ke kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan persoalan jual beli saham dan kedudukannya dalam perusahaan tersebut.
Pihak yang dilaporkan masing-masing Muhammad Zahri selaku Direktur Utama BPRS RHA, Syamaun Risyad selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah sekaligus pemegang saham, serta T. Dhiaul Akbar, SH, M.Kn, selaku notaris perusahaan.
Laporan tersebut tercatat dengan nomor STPL/358/X/2026/RESKRIM, terkait dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 KUHP baru.
Dalam keterangannya, Zulkifli mempersoalkan hak kepemilikan saham sekaligus perubahan kedudukannya sebagai Komisaris Utama. Ia meminta agar jabatan yang diklaim pernah diembannya itu dipulihkan.
Namun, apabila pemulihan jabatan tidak memungkinkan, Zulkifli meminta pihak terkait menyelesaikan kewajiban pembayaran atas saham miliknya yang disebut telah diperjualbelikan.
Persoalan tersebut juga dikaitkan dengan langkah penyelamatan BPRS RHA melalui penambahan setoran modal, termasuk perubahan susunan pengurus dan Dewan Komisaris untuk mendukung keberlangsungan operasional serta perbaikan tata kelola perusahaan.
Dirut BPRS RHA Beri Tanggapan
Menanggapi laporan tersebut, Direktur Utama BPRS RHA Muhammad Zahri menyatakan pihaknya belum menerima panggilan dari kepolisian.
“Kami belum ada panggilan dari kepolisian. Karena kita selalu berkoordinasi dengan OJK dan itu sudah dikirim ke OJK. Yang melapor itu Zulkifli Abu Bakar tidak datang ketika dipanggil oleh OJK Aceh,” ujar Muhammad Zahri.
Sementara itu, notaris T. Dhiaul Akbar menyebut somasi yang dilayangkan Kantor Hukum TRIFA & Rekan telah dijawab. Namun, ia mengaku belum menerima panggilan dari kepolisian terkait laporan Zulkifli.
“Surat somasi dari Kantor Hukum TRIFA & Rekan sudah saya balas, Pak. Terkait laporan ke pihak kepolisian dari pelapor Pak Zulkifli Abu Bakar, saya belum menerima surat panggilan,” ungkapnya.
Menunggu Proses Hukum
Laporan tersebut kini menjadi persoalan yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme hukum. Aparat penegak hukum diharapkan menelusuri duduk perkara, termasuk status kepemilikan saham, perubahan susunan jabatan, serta kewajiban pembayaran yang dipersoalkan pelapor.
Keterangan Zulkifli sebagai pelapor maupun bantahan dan penjelasan pihak-pihak yang dilaporkan perlu diuji berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan para pihak terlapor terbukti melakukan tindak pidana.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan dalam penanganan perkara tersebut.
