kompastalk.co | Penyerahan ganti-untung lahan dalam upaya mendukung Program Strategis Nasional yakni pengembangan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) dilaksanakan di Pondok Bagelen, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Selasa (21/6/2022) pagi.
Pembayaran ganti-untung proyek tol Trans Sumatera kembali dilakukan.
Kali ini, pemerintah mengucurkan pembayaran ganti-untung untuk 24 bidang tanah seluas 14.681 meter persegi di Kota Pematangsiantar.
Keseluruhan tanah tersebut, masing-masing 17 bidang berada di Kelurahan Setianegara, 6 bidang di Kelurahan Gurilla, dan 1 bidang di Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Sitalasari.
Baca Juga:
Ketum Jmsi Apresiasi Kesepakatan Dewan Pers Dan Mabes Polri
Penyerahan ganti-untung lahan dalam upaya mendukung Program Strategis Nasional yakni pengembangan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) tersebut, dilaksanakan di Pondok Bagelen, Kecamatan Tebingtinggi Kota, Kota Tebingtinggi, Selasa (21/6/2022) pagi.
Kepada perwakilan Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sumatera Utara (Sumut), Plt Wali Kota Pematangsiantar Susanti Dewayani yang datang ke Tebingtinggi mengharapkan agar sinergi dan kolaborasi tetap terjalin.
Apalagi untuk Siantar, selain dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol, pemerintah juga berjuang melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan outer ring road (jalan lingkar luar) Pematangsiantar, sebagai zona perekonomian dan jasa.
Baca Juga:
Ini!!!…Cara Mengurus KK Yang Hilang
“Ini merupakan wujud komitmen Pemko Pematangsiantar, dan kami mengapresiasi serta berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak/ibu yang telah berkontribusi dalam mensukseskan program-program pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Pematangsiantar,” katanya.
Dalam pertemuan ini, Susanti Dewayani ikut menyerahkan secara simbolis ganti rugi lahan pembangunan jalan tol kepada masyarakat Kota Pematangsiantar.
Pembayaran ganti rugi lahan tidak berupa uang tunai, melainkan dalam bentuk buku tabungan. Masing-masing kepala keluarga (KK) pemilik lahan menerima buku tabungan, dan nilai ganti rugi sudah tertera dalam buku tabungan tersebut.
Tahapan ini merupakan bentuk komitmen penuh Pemko Pematangsiantar yang memiliki prioritas pengembangan zona ekonomi dan perdagangan.
Perwakilan Kanwil ATR/BPN Sumut, Wirna selaku Sekretaris Panitia Pelaksanaan Tim Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol menjelaskan, pembangunan jalan tol merupakan Program Strategis Nasional yang sangat diharapkan oleh pemerintah pusat secepat mungkin dapat diselesaikan.
Baca Juga:
Raup Uang Rp. 150 Juta, Oknum ASN RS Adam Malik, Calon PNS Dituntut Hukum Berbeda
Sebab, jalan tol untuk kepentingan negara maupun masyarakat. Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Kota Pematangsiantar Ir Sarwin, berharap sinergitas ini dapat lebih ditingkatkan, sehingga pembebasan lahan yang bertujuan untuk pengembangan dan pembangunan, juga dapat meningkatkan pendapatan daerah Kota Pematangsiantar, yang tentunya untuk menyejahterakan masyarakat.
Diketahui, berdasarkan Laporan Monitoring Progres Pembangunan Tol Trans Sumatera pada Mei 2022, tercatat Seksi 4 (Serbelawan-Pematangsiantar) telah mengalami pembebasan lahan dengan persentase sebesar 75 persen.
Realisasi pengerjaan mencapai 51 persen dengan deviasi positif 1.68. Ruas Tol ini ditargetkan rampung Juni 2023. ( F_10/r )